Akhir Anonimitas di Inggris: Pemerintah Wajibkan Scan Wajah atau ID untuk Bikin Akun Media Sosial Baru

Pemerintah Inggris resmi mengumumkan rencana ambisius untuk melarang anak-anak di bawah usia 16 tahun menggunakan media sosial. Regulasi ketat ini ditargetkan rampung sebelum Natal tahun ini dan akan mulai diberlakukan secara efektif pada musim semi 2027.

Konsekuensi terbesar dari aturan ini tidak hanya berdampak pada anak-anak, melainkan pada seluruh pengguna dewasa. Untuk menegakkan hukum tersebut, setiap orang yang ingin membuat akun media sosial baru di Inggris wajib mengunggah dokumen identitas resmi (ID) atau melewati pemindaian wajah (facial age scan), sebuah langkah yang dinilai para pakar sebagai tanda berakhirnya era pembuatan akun anonim di negara tersebut.

Kebijakan Radikal Keir Starmer: Meniru Langkah Australia

Rencana ini diumumkan langsung oleh Perdana Menteri Keir Starmer menyusul hasil konsultasi nasional yang menjaring lebih dari 116.000 respons dari masyarakat. Data menunjukkan bahwa 9 dari 10 orang tua mendukung penuh pelarangan total media sosial bagi anak di bawah 16 tahun.

Model pelarangan ini meniru langkah Australia yang telah lebih dulu memberlakukan aturan serupa. Namun, Inggris mengeklaim akan menerapkan aturan yang jauh lebih agresif:

• Platform yang Terdampak: Menyasar platform komunikasi berbasis algoritma umpan (algorithmic feeds), termasuk Instagram, YouTube, TikTok, Snapchat, Facebook, dan X.
• Pengecualian Jalur Hijau: Layanan pesan instan murni seperti WhatsApp dan Signal, serta platform YouTube Kids secara eksplisit dikecualikan dari aturan pelarangan ini.
• Pembatasan Fitur Game: Platform permainan seperti Roblox tetap diizinkan beroperasi, namun fitur berisiko tinggi seperti fungsi obrolan (chat) dengan orang asing akan dikunci total bagi anak di bawah umur.
• Filter Chatbot AI: Bot obrolan berbasis kecerdasan buatan (AI companion) yang mensimulasikan hubungan romantis atau peran seksual wajib menerapkan batas usia 18+.

Dampak Tersembunyi Bagi Pengguna Dewasa: Aturan “Kakek-Nenek” (Grandfather Clause)

Pemerintah Inggris mencoba menenangkan publik dewasa dengan menyatakan bahwa akun-akun lama yang sudah aktif bertahun-tahun tidak akan dimintai verifikasi ulang secara mendadak.

Sistem akan mengklasifikasikan sebuah akun sebagai “risiko rendah” jika memenuhi salah satu syarat berikut:

• Akun telah aktif selama lebih dari 16 tahun.
• Akun memiliki riwayat keterikatan dengan kartu kredit aktif.
• Akun terhubung ke email yang sudah terverifikasi usianya di platform lain di bawah payung Online Safety Act.

[ PENGGUNA MEMBUAT AKUN BARU ]
                 │
                 ▼
 Apakah memiliki rekam jejak digital lama / Kartu Kredit?
 ├─► YA  : Masuk kategori Low-Risk (Bebas verifikasi ulang)
 └─► TDK : WAJIB Upload Foto Paspor / Scan Selfie Wajah (Liveness Check)

Artinya, bagi siapapun orang dewasa yang ingin membuat akun baru dari nol—baik karena ingin menggunakan nama samaran (pseudonymous handle) baru untuk menjaga privasi, atau memang pengguna baru—wajib menyerahkan data biometrik wajah atau dokumen ID mereka. Regulasi ini menormalisasi infrastruktur pemeriksaan digital yang sebelumnya sudah diwajibkan pada situs-situs dewasa (adult sites) di Inggris.

Celah VPN dan Teater Kepatuhan (Compliance Theatre)

Rencana besar ini langsung menuai gelombang kritik tajam dari para akademisi, peneliti keamanan siber, dan lembaga privasi digital:

1. Celah Kebocoran Data Masif

Dr. Richard Gomer dari University of Southampton memperingatkan bahwa memaksa pengguna menyerahkan paspor atau SIM ke platform digital sangat berbahaya. Langkah ini menciptakan titik madu (honeypot) raksasa yang mengundang peretas untuk melakukan pencurian identitas (identity theft) skala besar jika server platform tersebut bocor. Lembaga Open Rights Group (ORG) mencontohkan kasus nyata di mana platform Discord sempat mengalami kebocoran data pengguna pasca-penerapan verifikasi usia.

2. Metode yang Mudah Diakali

Dr. Siamak Shahandashti dari University of York mengutip riset empiris dari Politecnico di Milano yang menunjukkan bahwa hampir semua metode pemindaian usia digital—kecuali verifikasi kartu kredit—memiliki tingkat ketahanan yang rendah. Anak-anak yang memiliki motivasi tinggi dan pemahaman teknologi dasar dapat dengan mudah mengelabui sistem. Dr. Shahandashti menyebut regulasi darurat ini tak ubahnya sebagai “Teater Kepatuhan” (compliance theatre) yang tampak ketat di permukaan namun rapuh di lapangan.

3. Jalur VPN yang Tidak Bisa Ditutup

Kelemahan paling fatal dari aturan ini adalah penggunaan VPN (Virtual Private Network). Karena hukum Online Safety Act menargetkan platform penyedia dan bukan pengguna individu, siapa pun (termasuk anak berusia 15 tahun) dapat mengaktifkan VPN ke server luar negeri untuk melewati gerbang pemeriksaan usia ini secara instan.

Pemerintah Inggris sendiri telah memastikan tidak akan melarang penggunaan VPN secara nasional karena fungsinya yang sah untuk keamanan bisnis. Upaya parlemen untuk memblokir penyedia VPN agar tidak melayani anak-anak pun telah resmi ditolak oleh majelis rendah (House of Commons) karena secara teknis akan memaksa perusahaan VPN untuk memeriksa identitas seluruh penggunanya tanpa terkecuali.

Arah Masa Depan Digital Inggris

Meskipun menuai banyak kontroversi, aturan pemindaian wajah ini berjalan beriringan dengan proyek integrasi dompet digital GOV.UK Wallet dan SIM Digital yang sedang dibangun pemerintah Inggris. Kombinasi dari proyek-proyek ini mempertegas arah kebijakan masa depan Inggris, di mana pembuktian identitas dan usia asli diproyeksikan akan menjadi syarat mutlak dan fondasi utama bagi siapa pun untuk dapat berselancar di dunia maya.

Sumber: UK Online Safety Regulatory Directorate Briefing