Korea Selatan Ungkap Kebocoran Data yang Berdampak pada Diplomat di Seluruh Dunia
Korea Selatan mengungkap insiden kebocoran data pada sistem pendidikan daring milik National Diplomatic Academy yang berdampak pada pegawai aktif dan mantan pegawai Kementerian Luar Negeri, termasuk diplomat yang bertugas di berbagai negara.
Insiden ini terjadi setelah pelaku ancaman yang belum diidentifikasi mengeksploitasi kerentanan pada server akademi pada April 2025. Akses tidak sah tersebut berlangsung selama beberapa bulan dan baru dikaitkan dengan kebocoran data yang terjadi antara April 2025 hingga Februari 2026.
Berdasarkan keterangan pemerintah Korea Selatan, sedikitnya 6.000 orang terdampak dalam insiden ini. Dari jumlah tersebut, sekitar 350 di antaranya merupakan atase pemerintah yang sedang ditugaskan di luar negeri. Laporan media lokal menyebut jumlah terdampak berpotensi lebih besar, bahkan dapat mencapai sekitar 10.000 orang.
Data Login dan Informasi Pegawai Ikut Terekspos
Sistem pendidikan daring tersebut awalnya dibangun pada 2022 untuk mendukung pelatihan jarak jauh selama pandemi COVID-19. Platform itu kemudian terus digunakan untuk pelatihan personel pemerintah dan kebutuhan video conference.
Informasi yang diperkirakan terdampak mencakup ID pengguna, nama, alamat email, serta password terenkripsi milik individu yang terdaftar di sistem pendidikan tersebut. Pemerintah menyatakan nomor identifikasi unik, data sensitif, nomor ponsel, foto, dan alamat rumah tidak termasuk dalam data yang terekspos.
Meski demikian, data seperti alamat email dan kredensial terenkripsi tetap dapat meningkatkan risiko serangan lanjutan, termasuk phishing yang menargetkan pegawai pemerintah maupun diplomat. Kementerian Luar Negeri Korea Selatan meminta pihak yang berpotensi terdampak untuk mewaspadai email dari pengirim tidak jelas atau sumber yang tidak dikenal.
Server Diblokir dan Pengamanan Diperketat
Kementerian Luar Negeri Korea Selatan telah memblokir akses ke sistem pendidikan daring yang terdampak dan menerapkan langkah tambahan untuk memperkuat keamanan. Dalam konferensi pers, juru bicara kementerian menjelaskan bahwa pengumuman publik dilakukan beberapa bulan setelah insiden diketahui karena sifat kasus yang sensitif dan perlunya proses analisis menyeluruh.
Insiden ini disebut terdeteksi pada Februari 2026 setelah National Intelligence Service memberi tahu Kementerian Luar Negeri mengenai kompromi tersebut. Salah satu alasan akses tidak sah berlangsung lama adalah karena server yang terdampak berada di dalam kantor pusat kementerian dan dilaporkan tidak masuk dalam pemeriksaan keamanan rutin.
Kasus ini kembali menyoroti pentingnya audit keamanan berkala pada sistem internal pemerintah, termasuk platform pelatihan dan kolaborasi yang mungkin tidak selalu dipandang sebagai aset kritis. Bagi organisasi dengan data sensitif, celah pada layanan pendukung tetap dapat menjadi pintu masuk yang berdampak luas.
