Sidang Gugatan Blokir: Pemerintah India Sebut Telegram Mengaku Angkat Tangan Hadapi Sindikat Kebocoran Soal

Drama pemblokiran total aplikasi pesan instan Telegram di India memasuki babak baru di meja hijau. Dalam persidangan terbaru di Pengadilan Tinggi Delhi, Pemerintah Pusat India menyerahkan dokumen affidavit (surat pernyataan resmi di bawah sumpah) yang mengungkap fakta mengejutkan.

Pemerintah India mengeklaim telah memberikan peringatan resmi kepada manajemen Telegram sekitar dua pekan sebelum pemblokiran eksekusi. Dalam komunikasi tersebut, pihak Telegram dilaporkan mengaku tidak memiliki kemampuan teknologi untuk mendeteksi secara proaktif kanal-kanal (channels) yang digunakan oleh sindikat untuk memperjualbelikan bocoran dokumen ujian medis nasional NEET-UG 2026.

Merespons kesaksian tersebut, Pengadilan Tinggi Delhi memutuskan untuk menunda dan menahan (reserved its order) putusan atas gugatan darurat yang diajukan oleh Telegram. Artinya, blokir total Telegram di teritori India tetap berlaku sah secara hukum hingga hakim membacakan keputusan finalnya.

Isi Affidavit Pemerintah: Sistem Moderasi Telegram Lemah

Dokumen affidavit yang diajukan oleh Kementerian Elektronika dan Teknologi Informasi India (MeitY) membeberkan kronologi dan alasan di balik penegakan hukum ekstrem ini:

• Laporan Masif NTA: Lembaga Penguji Nasional (NTA) mendeteksi ratusan grup, kanal, dan bot otomatis di Telegram yang secara aktif menyebarkan lembar jawaban palsu maupun dokumen asli bocoran soal NEET-UG 2026, lengkap dengan penipuan transaksi keuangan.
• Pengakuan Kelemahan Sistem: Saat pemerintah meminta klarifikasi, manajemen Telegram menyatakan bahwa sistem kecerdasan buatan dan tim moderator mereka memiliki keterbatasan dalam menyaring konten secara mandiri (limited proactive detection). Mereka berdalih hanya bisa bertindak secara reaktif berdasarkan laporan pengaduan manual (report button) yang masuk dari pengguna.
• Langkah Terakhir (Last Resort): Karena gelombang kebocoran soal terus meluas dan mengancam integritas ujian ulang yang dijadwalkan pada 21 Juni 2026, pemerintah memutuskan melakukan pemblokiran total nasional karena menganggap moderasi internal Telegram gagal membendung kejahatan terorganisir tersebut.

Pihak Telegram, melalui kuasa hukumnya, menyanggah klaim tersebut. Mereka menegaskan telah bersikap kooperatif penuh sepanjang investigasi, menghapus ratusan grup ilegal dalam waktu singkat, dan mengutuk keputusan blokir nasional sebagai tindakan melanggar hukum yang tidak proporsional bagi 150 juta pengguna di India.

Reliance Jio Angkat Bicara, Bantah Tuduhan Sabotase Pavel Durov

Insiden kebocoran perutean BGP Hijacking yang terjadi pada hari sebelumnya—di mana sistem blokir domestik India tidak sengaja meluber ke jaringan global dan melumpuhkan akses Telegram hingga ke Uni Emirat Arab (UEA)—turut memicu klarifikasi resmi dari pihak korporasi.

Sebelumnya, CEO Telegram Pavel Durov menuduh raksasa telekomunikasi India, Reliance, melakukan sabotase sengaja karena persaingan bisnis tersembunyi dengan Meta (induk WhatsApp).

[ TUDUHAN PAVEL DUROV (CEO Telegram) ]
"Reliance Jio menyabotase rute internet sengaja untuk menjatuhkan Telegram demi WhatsApp."
                                  │
                                  ▼ (DIBANTAH SECARA RESMI)
[ FAKTA DATA JARINGAN & PROTES JIO ]
• Nomor Sistem Otonom yang leak adalah AS18101 milik Reliance Communications (Pailit).
• Reliance Jio (Aktif/Mitra Meta) adalah entitas hukum & infrastruktur yang berbeda.
• Pakar internet konfirmasi insiden ini murni eror konfigurasi jaringan (Global Leak).

Melalui pernyataan resmi di platform X, Reliance Jio membantah keras tuduhan Durov. Perusahaan menegaskan bahwa nomor sistem otonom (AS18101) yang memicu kebocoran rute tersebut adalah milik Reliance Communications, sebuah perusahaan operator era Anil Ambani yang saat ini berstatus pailit (insolvent). Entitas tersebut berbeda manajemen dengan Reliance Jio (Mukesh Ambani) yang memiliki kerja sama investasi dengan Meta.

Para peneliti independen dari lembaga analisis jaringan Kentik mendukung sanggahan Jio, dan menilai melubernya pemblokiran ke UEA murni sebagai kecelakaan fatal akibat salah konfigurasi manajemen pembatasan domestik (misconfigured domestic block), mirip dengan kasus eror perutean internet yang pernah dialami negara Irak pada tahun 2023.

Solusi Pengguna: Akses Darurat via MTProto Proxy Tetap Aktif

Sesuai dengan cetak biru kebijakan awal, pembatasan total akses Telegram ini dijadwalkan akan diangkat secara otomatis pada tanggal 22 Juni 2026 (sehari setelah ujian ulang NEET-UG selesai dilaksanakan), kecuali jika Pengadilan Tinggi Delhi mengeluarkan dekret pembatalan lebih cepat.

Bagi para pengguna maupun mahasiswa di India dan wilayah UEA yang masih terjebak dalam pusaran pemblokiran jaringan ini, akses komunikasi dapat dipulihkan secara instan tanpa perlu membeli layanan VPN, yaitu dengan memanfaatkan fitur MTProto Proxy internal bawaan aplikasi Telegram.

Parameter Konfigurasi MTProto Proxy:

Untuk mengaktifkannya, pengguna cukup membuka menu Settings > Data and Storage > Proxy Settings (Android/iOS) atau Advanced > Connection Type (PC/Desktop), kemudian pilih Add Proxy / MTProto dan masukkan parameter nilai Server, Port, dan Secret yang disediakan oleh proyek komunitas sumber terbuka tepercaya seperti StormyCloud atau SoliSpirit di GitHub. Penggunaan proxy ini dijamin tetap aman oleh enkripsi end-to-end Telegram, namun disarankan tetap mengaktifkan VPN jika Anda ingin menyembunyikan alamat IP asli Anda dari pemilik server proxy.

Sumber: Delhi High Court Legal Affidavit Documentation & ANI National News Agency India