AS Menetapkan Satuan Tugas Baru untuk Memberantas Sindikat Penipuan Kripto Tiongkok
Pemerintah Amerika Serikat membentuk satuan tugas baru yang secara khusus ditujukan untuk membongkar jaringan penipuan investasi kripto asal Tiongkok, yang setiap tahunnya merugikan warga AS hampir $10 miliar. Langkah ini menandai peningkatan signifikan dalam upaya federal menekan fenomena pig butchering—gabungan modus penipuan investasi, romantisasi, dan manipulasi psikologis yang meningkat pesat dalam beberapa tahun terakhir.
Satuan tugas bernama Scam Center Strike Force ini melibatkan jaksa federal, Departemen Kehakiman AS (DOJ), FBI, serta U.S. Secret Service. Fokus utama operasinya mencakup investigasi sindikat besar yang menjalankan penipuan investasi kripto dan operasi pencucian uang lintas negara dari kompleks kriminal di Asia Tenggara.
Menelusuri Dana Ilegal dan Menghancurkan Infrastruktur Penipuan
Strike force ini diberi mandat untuk:
- Melacak aliran dana dari korban ke dompet kripto milik kelompok kriminal,
- Menyita aset digital hasil kejahatan,
- Bekerja sama dengan mitra internasional untuk membongkar infrastruktur operasional para scammer.
Sindikat kriminal transnasional asal Tiongkok itu diketahui beroperasi melalui media sosial dan pesan teks, memikat korban dengan membangun kedekatan emosional sebelum mengarahkan mereka ke “platform investasi” palsu yang terlihat profesional namun sepenuhnya dikendalikan penipu.
Lebih jauh lagi, banyak operator yang menjalankan penipuan ini bekerja dari kompleks tertutup di Kamboja, Laos, dan Burma. Para pekerja di dalamnya sering kali merupakan korban perdagangan manusia, dipaksa bekerja, dan tidak bisa keluar. Beberapa negara bahkan dilaporkan menjadikan pendapatan dari operasi scam sebagai porsi signifikan dari GDP nasional.
“Pusat-pusat scam ini sedang menciptakan transfer kekayaan antargenerasi dari masyarakat Amerika ke kantong kejahatan terorganisir Tiongkok,” ujar Jaksa AS Jeanine Ferris Pirro.
U.S. Secret Service sendiri mengaku telah menerima sekitar 3.000 laporan korban sepanjang tahun fiskal 2025 terkait penipuan investasi kripto.
$401 Juta Kripto Sudah Disita
Meskipun baru diumumkan, strike force ini telah menyita lebih dari $401 juta dalam bentuk cryptocurrency, dan mengajukan proses penyitaan tambahan atas dana curian senilai $80 juta. Tim yang menangani operasi di Burma juga telah menutup beberapa situs web, dan tengah mengajukan izin untuk menyita terminal satelit yang digunakan untuk pencucian uang serta aktivitas penipuan lainnya.
Pemerintah AS juga melancarkan tekanan finansial. Departemen Keuangan melalui Office of Foreign Assets Control (OFAC) menjatuhkan sanksi terhadap kelompok bersenjata Democratic Karen Benevolent Army (DKBA) dan empat pemimpinnya karena mengoperasikan pusat penipuan yang menargetkan warga AS.
Sanksi juga dijatuhkan pada perusahaan-perusahaan Thailand—Trans Asia International Holding Group Thailand Company Limited dan Troth Star Company Limited—serta individu bernama Chamu Sawang, yang seluruhnya terkait pendanaan operasi scam DKBA.
Sanksi tersebut membekukan seluruh aset pihak terkait dan melarang warga maupun entitas AS berhubungan dengan mereka. Pelanggaran dapat memicu konsekuensi hukum tambahan.
Sebelumnya, OFAC juga memberi sanksi pada Karen National Army (KNA) serta 12 perusahaan di Kamboja dan Burma atas keterlibatan mereka dalam perdagangan manusia dan kejahatan siber.
Pada Oktober, DOJ menyita $15 miliar dalam bentuk Bitcoin dari pemimpin Prince Group, organisasi kriminal yang menipu warga Amerika dalam skema investasi kripto berskala besar.
Angka kerugian warga AS akibat sindikat scam Asia Tenggara diperkirakan mencapai $10 miliar pada 2024, meningkat 66% dibanding tahun sebelumnya.
