Amerika Serikat Sanksi Nobitex, Bursa Kripto Terbesar Iran yang Digunakan Sindikat Ransomware
Departemen Keuangan Amerika Serikat melalui Kantor Pengawasan Aset Asing (OFAC) resmi mengumumkan penjatuhan sanksi ekonomi terhadap Nobitex, platform bursa kripto (cryptocurrency exchange) terbesar di Iran. Langkah tegas ini diambil setelah otoritas AS menemukan bukti bahwa platform tersebut memfasilitasi transaksi keuangan yang berkaitan dengan aktivitas terorisme global.
Nobitex dituduh kuat telah membantu pemerintah Iran dalam menghindari sanksi ekonomi internasional, serta memfasilitasi aliran dana ilegal yang terhubung dengan Korps Garda Revolusi Islam (IRGC). Di antara sekian banyak transaksi mencurigakan tersebut, otoritas hukum AS mendeteksi adanya aktivitas dompet digital (crypto wallets) milik para aktor ancaman siber pemeras (ransomware) yang memiliki afiliasi langsung dengan IRGC.
Memproses Lebih dari Separuh Aliran Aset Digital Iran
Berdasarkan dokumen resmi Departemen Keuangan AS, Nobitex dinilai telah memberikan dukungan finansial yang sangat signifikan terhadap rezim Iran. Sepanjang tahun 2025, bursa kripto ini terbukti memproses lebih dari 50 persen dari total keseluruhan aliran aset digital yang masuk ke negara tersebut.
Pihak kementerian menjelaskan bahwa Nobitex memfasilitasi berbagai pembayaran yang terikat dengan aktivitas terorisme, upaya penghindaran sanksi, hingga transaksi kelompok ransomware IRGC. Selain itu, Nobitex juga membantu Bank Sentral Iran untuk mengakses dana ratusan juta Dolar AS dalam bentuk mata uang kripto stabil (stablecoin). Dana tersebut kemudian digunakan oleh pemerintah untuk menopang nilai tukar mata uang rial Iran yang tengah merosot tajam di pasar valas, sekaligus memberikan akses bagi lingkaran dalam rezim untuk masuk ke bursa aset digital internasional secara ilegal lintas yurisdiksi.
Sebagai bagian dari tindakan hukum ini, OFAC turut memasukkan nama-nama petinggi dan pendiri Nobitex ke dalam daftar sanksi hitam, yang meliputi:
- Amir Hossein Rad (Chairman)
- Seyed Ali Khoee (CEO)
- Seyed Mohammad Ali Aghamir Mohammad Ali (Co-founder)
- Seyed Mohammad Aghamir Mohammad Ali (Blockchain Lead)
Kampanye “Economic Fury” Sasar Bursa Kripto Wallex hingga Bitpin
Penindakan terhadap Nobitex ini merupakan bagian dari operasi terstruktur pemerintah Amerika Serikat yang diberi sandi kampanye “Economic Fury”. Operasi ini tidak hanya menyasar satu platform tunggal, melainkan juga menjatuhkan sanksi serupa kepada tiga bursa mata uang kripto besar lainnya yang berbasis di Iran, yaitu Wallex, Bitpin, dan Ramzinex.
Data pelengkap yang dirilis oleh firma intelijen blockchain terkemuka, Chainalysis, menunjukkan bahwa ekosistem mata uang kripto di Iran menerima aliran dana yang sangat masif mencapai hampir 7,8 miliar Dolar AS sepanjang tahun 2025.
Firma analisis data blockchain tersebut mengestimasi bahwa alamat-alamat dompet digital yang memiliki keterkaitan dengan organisasi IRGC menyumbang lebih dari 50 persen dari total nilai kripto yang diterima oleh ekosistem Iran pada kuartal keempat (Q4) tahun 2025. Dari total kue aliran dana masuk tersebut, Nobitex menjadi penguasa pasar dengan memproses lebih dari separuh total transaksi, diikuti oleh Wallex sebesar 12 persen, dan Bitpin sebesar 10 persen.
Dampak Hukum Pemblokiran Aset Internasional
Dari perspektif praktis dan hukum, penjatuhan sanksi dari OFAC ini membawa konsekuensi yang sangat berat. Seluruh properti, aset finansial, maupun dana digital milik entitas dan individu yang masuk dalam daftar sanksi yang berada di bawah yurisdiksi Amerika Serikat akan dibekukan secara total. Selain itu, seluruh warga negara AS maupun korporasi yang berbasis di Amerika Serikat dilarang keras untuk melakukan hubungan bisnis atau transaksi apa pun dengan mereka.
Di sisi lain, sanksi ini menciptakan tekanan internasional yang masif secara sistemik. Jajaran negara sekutu AS serta perusahaan-perusahaan multinasional asing yang berbasis di luar Amerika biasanya akan langsung memilih untuk memutus hubungan kerja sama dengan pihak yang disanksi. Mereka enggan mengambil risiko terkena sanksi sekunder (secondary sanctions) atau kehilangan akses berharga ke sistem keuangan global berbasis Dolar AS.
Lini masa gejolak yang menimpa Nobitex ini melengkapi catatan buruk keamanan mereka. Sebelum dijatuhi sanksi oleh pemerintah AS, pada bulan Juni 2025 lalu, kelompok peretas pro-Israel yang menamakan diri mereka “Predatory Sparrow” mengklaim telah berhasil membobol sistem pertahanan siber Nobitex. Dalam aksi peretasan tersebut, mereka berhasil menguras aset digital senilai kurang lebih 90 juta Dolar AS serta meninggalkan pesan-pesan yang bermuatan politis di dalam sistem platform.
Sumber: US Department of the Treasury Document
