Badan Bantuan Hukum Inggris Ungkap Peretas Curi Arsip Data Sejak Tahun 1978
Legal Aid Agency (LAA)—sebuah badan eksekutif di bawah naungan Kementerian Kehakiman Inggris yang mengelola Layanan Pembela Umum (Public Defender Service)—mengonfirmasi bahwa kelompok peretas yang menyusup ke sistem IT mereka pada April 2025 lalu berhasil mencuri arsip data dan dokumen yang bahkan telah tersimpan sejak tahun 1978.
LAA mempekerjakan sekitar 1.250 staf, mengawasi kucuran dana bantuan hukum senilai miliaran poundsterling, serta bermitra dengan sekitar 2.000 penyedia layanan yang mencakup barrister, firma hukum, hingga organisasi nirlaba yang menyediakan layanan bantuan hukum perdata maupun pidana di Inggris dan Wales.
LAA pertama kali mengungkap insiden serangan siber ini pada awal Mei 2025, dengan peringatan awal bahwa informasi pembayaran milik para penyedia bantuan hukum berpotensi telah dikompromikan. Dua minggu berselang, pihak agensi mengonfirmasi bahwa pelanggaran data (data breach) yang terjadi jauh lebih parah dari perkiraan semula. Peretas terbukti berhasil mencuri gudang data sensitif yang memuat informasi pendaftar dan penerima bantuan hukum sejak tahun 2010 ke atas, mencakup rincian kontak, tanggal lahir, nomor identitas nasional, riwayat kriminal (criminal history), status pekerjaan, rincian kontribusi finansial, data utang, hingga riwayat pembayaran.
Tidak hanya data pemohon, kelompok ancaman tersebut juga menyedot data para penyedia bantuan hukum (legal aid providers), yang meliputi kontrak kerja sama, lokasi kantor, informasi keuangan, rincian kontak, hingga kredensial akses LAA Online Portal (termasuk nama dan alamat email).
Hasil Analisis Lanjutan Ungkap Data Lama Berusia Hampir Lima Dekade
Melalui pembaruan berkala yang dirilis pekan ini, LAA menyatakan bahwa analisis lanjutan terhadap data yang dieksfiltrasi menunjukkan bahwa catatan arsip yang dicuri ternyata membentang hingga hampir lima dekade ke belakang.
Sebagian besar data LAA berkaitan dengan pengajuan, klaim, atau pembayaran yang diserahkan kepada LAA antara Januari 2007 hingga 16 Mei 2025, atau mencakup kasus-kasus yang masih aktif selama kurun waktu tersebut. Kendati demikian, pihak agensi kini telah mengonfirmasi bahwa terdapat sekitar 250.000 catatan arsip yang berasal dari sebelum tahun 2007. Sebagian besar dari arsip lama tersebut berasal dari era 1990-an dan 2000-an, dengan sebagian kecilnya bahkan berasal dari sebelum tahun 1990. Catatan paling awal yang berhasil diverifikasi hingga saat ini bahkan tercatat bertanggal dari tahun 1978.
Meski demikian, pihak LAA menegaskan bahwa temuan arsip sebelum tahun 2007 ini tidak serta-merta mengindikasikan bahwa seluruh individu yang pernah menerima, mengajukan bantuan hukum, atau berinteraksi dengan sistem peradilan sebelum tahun 2007 pasti terdampak.
Juru bicara Kementerian Kehakiman Inggris menyampaikan bahwa pihaknya menyadari insiden semacam ini sangat meresahkan bagi siapa saja yang terdampak. Itulah sebabnya pemerintah bergegas mempublikasikan informasi resmi di situs GOV.UK sesegera mungkin dan terus memperbaruinya seiring dengan perkembangan investigasi serangan siber tersebut.
Sebelum insiden peretasan LAA ini terjadi, pemerintah Inggris sebenarnya telah berkomitmen mengucurkan dana sebesar £20 juta untuk menstabilkan dan memodifikasi sistem digital Legal Aid Agency. Kini, pemerintah meningkatkan investasinya menjadi lebih dari £200 juta guna memodernisasi layanan digital, meningkatkan resiliensi sistem, serta memperkuat pertahanan keamanan siber di seluruh lini layanan bantuan hukum. Hingga saat ini, otoritas memastikan belum ada indikasi atau bukti bahwa data pribadi yang sempat dicuri tersebut telah disebarluaskan ke publik (leak).
Peningkatan Keamanan Sektor Publik di Inggris
Insiden pada LAA ini menjadi bagian dari serangkaian gelombang serangan siber yang sebelumnya juga menargetkan sejumlah jaringan ritel besar di Inggris seperti Co-op, Harrods, dan Marks & Spencer (M&S)—yang aksinya diklaim oleh kelompok ransomware DragonForce. Sebagai respons atas rentetan serangan tersebut, Pusat Keamanan Siber Nasional Inggris (NCSC) telah menerbitkan panduan komprehensif agar berbagai organisasi di UK dapat memperkuat benteng pertahanan digital mereka.
Langkah pengamanan ini kian diperkuat dengan peluncuran strategi keamanan siber nasional baru pada bulan Januari lalu, yang didukung pendanaan lebih dari £210 juta (sekitar $283 juta) guna mendongkrak ketahanan siber di berbagai departemen pemerintahan maupun sektor publik yang lebih luas.
Kendati demikian, ancaman terhadap fasilitas publik terus menguji ketahanan siber di negara tersebut. Pekan ini saja, UK Housing Ombudsman Service—sebuah badan publik non-departemen di bawah Kementerian Perumahan yang bertugas menengahi sengketa antara penyewa perumahan sosial dan pemilik properti di Inggris—juga terpaksa mengumumkan investigasi mandiri terhadap insiden keamanan IT pihak ketiga yang melumpuhkan sistem manajemen kasus mereka.
Sumber: UK Ministry of Justice Press Release
