DHS Larang Penggunaan Produk AI DeepSeek di Seluruh Instansi Sipil Federal AS
Departemen Keamanan Dalam Negeri Amerika Serikat (U.S. Department of Homeland Security / DHS) secara resmi mengeluarkan instruksi wajib bagi seluruh instansi sipil federal untuk segera menghentikan penggunaan produk kecerdasan buatan (AI) DeepSeek serta menghapusnya dari sistem pemerintahan.
Perintah larangan ini tidak hanya berlaku pada aplikasi utama, tetapi juga mencakup berbagai produk dari perusahaan afiliasi pengembang AI asal Tiongkok tersebut, serta seluruh produk maupun layanan pihak ketiga yang dibangun menggunakan fondasi teknologi DeepSeek.
Sebagai informasi, DeepSeek (Hangzhou DeepSeek Artificial Intelligence Co., Ltd) merupakan perusahaan yang mengembangkan Large Language Models (LLM) dan menyediakan layanan chatbot, akses API, hingga model komputasi yang dirancang untuk menangani tugas pemrograman (coding) serta penalaran (reasoning). Meskipun berbagai tools AI besutan DeepSeek sempat meraih popularitas masif sejak awal peluncurannya, kesuksesan tersebut tak lama kemudian dibayangi oleh serangkaian laporan risiko keamanan siber serta kekhawatiran terkait potensi akses otoritas pemerintah Tiongkok terhadap riwayat percakapan pengguna.
Melalui langkah regulasi terbaru ini, DHS berupaya membatasi penggunaan DeepSeek beserta produk turunannya pada sistem-sistem krusial di Amerika Serikat. Dalam pemberitahuan resminya, DHS menginstruksikan seluruh instansi terkait untuk menjalankan tiga langkah utama:
- Segera mengecualikan produk-produk yang masuk dalam daftar larangan dari proses pengadaan barang dan jasa (procurement), termasuk menghapusnya dari daftar produk yang disetujui (approved-product lists) serta lokapasar pembelian pemerintah.
- Segera menghapus seluruh produk terkait dari sistem IT instansi, atau mengajukan permohonan pengecualian resmi.
- Mengajukan permohonan pengecualian (exception requests) selambat-lambatnya dalam waktu 60 hari sejak perintah diterbitkan, lengkap dengan alasan justifikasi serta proposal langkah mitigasi risiko. Badan Keamanan Siber dan Infrastruktur (CISA) nantinya akan meninjau permohonan tersebut dan mengeluarkan persetujuan atau penolakan tertulis.
Instruksi ini berlaku mengikat bagi seluruh instansi sipil federal yang berada di bawah wewenang DHS, namun bukan merupakan pemblokiran umum bagi penggunaan di sektor swasta maupun konsumen individu.
Kekhawatiran Spionase Data dan Celah Keamanan Aplikasi
Pihak DHS menjelaskan bahwa penerbitan perintah larangan ini didasari oleh kekhawatiran serius mengenai potensi keterlibatan pemerintah Tiongkok dalam mengakses infrastruktur DeepSeek, mengumpulkan informasi pribadi, melacak aktivitas pengguna, hingga kemungkinan mentransfer data sensitif milik pemerintah AS ke Tiongkok.
Selain isu yurisdiksi data, dokumen perintah tersebut juga menyoroti kekhawatiran terkait potensi penyisipan malware di dalam model AI DeepSeek. DHS turut mengutip laporan riset keamanan dari perusahaan NowSecure pada Februari 2025 lalu yang berhasil mengidentifikasi sejumlah celah kerentanan berbahaya pada aplikasi DeepSeek versi iOS.
Dalam audit teknisnya, NowSecure menemukan adanya transmisi data yang tidak dienkripsi, penggunaan algoritma enkripsi yang lemah, penyimpanan data lokal yang tidak aman (insecure local storage), risiko pelacakan jejak perangkat pengguna (user fingerprinting), hingga praktik pembagian data dengan ByteDance—raksasa teknologi Tiongkok yang menaungi platform video pendek TikTok.
Perintah larangan ini telah dipublikasikan secara resmi di dalam Federal Register, sehari setelah dokumen tersebut ditampilkan pada tahap Public Inspection. Bagi instansi eksekutif yang mengalami kendala teknis atau keterbatasan kapabilitas internal dalam mematuhi tenggat waktu penghapusan sistem ini, pihak CISA dipastikan akan turun tangan memberikan bantuan teknis yang diperlukan.
Sumber: Federal Register / U.S. Department of Homeland Security
